Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin mendorong agar pembangunan yang dilakukan di sejumlah daerah yang ada di Jabar bisa dilaksanakan dengan mengacu pada arah pembangunan tanpa merusak ekosistem alam. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada Sabtu (6/12/2025).
“Fenomena yang terjadi saat ini merupakan bencana luar biasa sangat masif dan terjadi di beberapa Provinsi dan itu sangat mematikan seperti di Aceh dan daerah-daerah yang ada di Sumatera. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita semua, kedepan pembangunan di Jawa Barat harus terintegrasi dan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk menjaga ekosistem alam,” kata Ahab kepada Radar Garut.
Kabupaten Garut telah ditetapkan sebagai daerah yang sekira 79 persennya merupakan daerah konservasi, maka dari itu kedepan arah pembangunan harus benar-benar berdasarkan kajian integral yang mana pembangunan bisa dilaksanakan dengan tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga ekosistem alam demi keselamatan masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga:Wakil Bupati Garut Sebut Tak Ada Sedikit pun Niatan Melukai, Tidak Ada Pesta RakyatDongkrak Transaksi, BNI-Emirates Travel Fair 2025 Kembali Hadir dengan Beragam Penawaran Menarik
“Pembangunan tentu sangat penting untuk kemajuan suatu daerah, maka kedepan pembangunan ini harus benar-benar berdasarkan kajian integral dan universal untuk kedepan bisa lebih menjaga ekosistem alam yang berdampak terhadap keselamatan warga Jabar,” ujarnya.
Pembangunan-pembangunan infrastruktur kedepan didorong untuk dilakukan dengan baik tanpa merusak lingkungan hidup. Hal ini kata Ahab pernah beberapa kali dilakukan demi menjaga eksosistem alam.
“Saya semula mengajukan ada pembangunan ruas jalan baru di wilayah Selatan Garut yang bisa mempercepat waktu tempuh di Cisewu, Bungbulang atau Rancabuaya demi memangkas jarak tempuh masyarakat, tetapi ketika kita menerima saran dan dipertimbangkan dampaknya, akhirnya tidak diusulkan karena jika direalisasikan maka dampak lingkungannya lebih parah seperti potensi banjir longsor
Sementara itu, melihat situasi dan kondisi saat ini dimana alam yang dikhawatirkan semakin rusak, maka beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait moratorium tambang galian C turut mendapat dukungan dari Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Garut itu.
“Saya sangat setuju dengan Pak Gubenrur yang saat ini melakukan moratorium tambang Galian C, di DPRD Jabar kita lagi membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan tambang, itu sedang dibahas dan tentu ini harus dikaji mendalam demi menjaga ekosistem alam,” katanya.