GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Garut, Senin (16/3/2026), dengan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Garut pada tahun 2027 mengusung tema “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema ini, menurutnya, menjadi pijakan untuk memastikan layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
Baca Juga:7 Jenis Batu Mulia Paling Populer dan Harga FantastisnyaLewat Ramadan Madani, PNM Garut Perkuat Edukasi HIV/AIDS dan Tekan Stigma di Masyarakat
Selain itu, peningkatan produktivitas daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan daya saing daerah.
“Tema ini selaras dengan visi pembangunan Garut Hebat dan Berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pemerataan dan pertumbuhan,” ujar Syakur.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hasil Musrenbang dengan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, seluruh perangkat daerah diminta untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
“Musrenbang ini harus menghasilkan program yang benar-benar strategis, memiliki urgensi tinggi, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut yang dinilai berorientasi pada pelayanan publik. Ia menyoroti besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk layanan publik, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi, termasuk dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN).
“Pastikan seluruh perencanaan dalam RKPD 2027 selaras dengan RPJMD 2025-2029 serta responsif terhadap dinamika kebijakan nasional,” katanya.
Baca Juga:Aksi Pencurian Kabel Tower di Kadungora Digagalkan Warga, Satu Pelaku DiamankanAntisipasi Longsor Saat Mudik, Pemkab Garut Siapkan Alat Berat dan Petugas Siaga 24 Jam
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses telah dimasukkan ke dalam sistem perencanaan daerah. Ia berharap aspirasi tersebut dapat diintegrasikan dengan hasil Musrenbang agar menghasilkan program yang tepat sasaran.