GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut mengevaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Hasil penilaian menunjukkan penyerapan anggaran masuk kategori baik, sedangkan pendapatan daerah masih berada pada kategori sedang.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Keuangan yang dipimpin Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (7/7/2026).
Rapat dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Garut Saeful Hidayat, Pimpinan Kantor Cabang Bank bjb Garut Sony Permana, dan perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca Juga:Motor Bergeser dari Tempat Parkir, Warga Cisompet Gagalkan Dugaan Pencurian2.400 PPPK Garut Ikuti Orientasi, Kehadiran Dipantau dengan Face Recognition
Syakur mengatakan pengelolaan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penggunaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien itu menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Berdasarkan evaluasi kinerja di tingkat Provinsi Jawa Barat, tata kelola keuangan Kabupaten Garut dinilai tidak buruk. Namun, hasil tersebut juga belum mencapai kategori sangat baik.
Realisasi penyerapan anggaran mendapat penilaian baik, sementara capaian pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar target APBD dapat tercapai secara lebih optimal.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah menjalankan program dan melakukan penyerapan anggaran. Meski demikian, jajaran Pemkab Garut diminta tidak cepat puas dengan pencapaian sementara.
“Itu adalah suatu prestasi yang harus kita apresiasi. Kemudian terima kasih teman-teman, tapi rasanya kurang cukup dan saya pengennya sih semuanya baik. Dan untuk mencapai kategori baik itu, harus dilakukan dengan pengendalian yang komprehensif dan signifikan,” tutur Bupati.
Syakur meminta pengendalian keuangan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan.
Baca Juga:PNM Garut Salurkan Beasiswa kepada 33 Anak Nasabah Mekaar dan ULaMMKejagung Amankan Kajari Serdang Bedagai dan Seorang Kasi, Ini Penjelasannya
Setiap SKPD juga diminta memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan di lingkungan kerjanya. Pelaporan harus dilakukan secara tepat agar perkembangan program dan penggunaan anggaran dapat dipantau.
Langkah tersebut diharapkan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD sekaligus mendorong seluruh indikator, termasuk pendapatan daerah, mencapai kategori baik. (*)