Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan dilema dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan.
“Tapi kenyataannya kan banyak undangan juga yang tidak bisa kita hindari, pada akhirnya kita dilema, satu sisi kita juga agar efisiensi, tapi sisi lain undang-undang nanti harus dihadiri, kan kontraproduktif dengan apa yang menjadi target kita,” pungkasnya.
Pemkab Garut berencana terus memantau perkembangan penerapan WFH serta menghitung dampaknya terhadap penggunaan anggaran daerah sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan ke depan. (*)