Bupati Garut Pimpin Apel Pengarahan Honorer K2 Terkait Rekrutmen PPPK

Rudy Gunawan Bupati Garut
0 Komentar

GARUT – Bupati Garut, Rudy Gunawan memimpin apel pengarahan terhadap tenaga honorer Kategori 2 (K2) di lapang Setda Garut Kamis 26 Oktober 2023.

Dalam apel tersebut tak hanya honorer yang hadir, namun juga pimpinan SKPD masing-masing honorer bekerja juga hadir.

Dalam apel itu Rudy menjelaskan seputar status, kondisi dan keberadaan tenaga honorer yang wewenang pengangkatannya ada di Kemenpan RB.

Baca Juga:Hasil Lab Keracunan Massal di Garut Sudah Keluar, Kadinkes Sampaikan BeginiKorban Banjir Bandang Garut Minta Sewa Rusun Ditangguhkan Lagi

“Jadi kita ini kalau yang belum menjadi PNS itu jumlahnya banyak sekali. Tapi kalau yang kategori II yang sudah ada tercatat di pemda Garut sejak 2005, nah yang sisanya ini ada 1.500 orang tapi kita klarifikasi berapa yang benarnya,” ujarnya.

Rudy berharap ada solusi mengenai tenaga honorer K2 ini, pasalnya mereka sudah lama mengabdi di Pemkab Garut.

“Nah ini sebenarnya kita mempunyai keuangan daerah dengan effisien yang lain, kita selesaikan mereka supaya ada kepastian hukum kategori II ini yang sudah bekerja sejak 2005, Makanya, tentu saya berharap ini ada solusi dari Pemerintah Pusat, kan Pemerintah Pusat mengatakan ini bisa dibuang, jadi tidak ada lagi kalau tidak jadi PPPK,” katanya.

Namun sayang, jika melihat kualifikasi pendidikan, berdasarkan regulasinya, PPPK ini tidak boleh dari pendidikan SMA, melainkan harus sarjana. “Betul tidak bisa, kan harus sarjana,” jelasnya.

“Makanya kebijakan-kebijakan inilah yang harus dituntaskan, kan mereka sudah bekerja lama. Seperti yang di sampah itu di Dinas Lingkungan Hidup itu 80 persen yang ini adalah non SLTA malahan ada yang SD SMP yang jadi tukang sampah dan mereka bekerja di mobil mobil itu sejak 2004 ada yang 2000, Iya mereka terancam. Makanya ini harus saya sampaikan, makanya saya apel kan ini,” lanjutnya.

Rudy mengatakan, kaitan PPPK ini, dalam waktu dekat pihaknya akan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kita nanti pak wakil dengan pak sekda akan ke Jakarta untuk melakukan langkah-langkah regulasinya bagaimana,” ujarnya.(Alle)

0 Komentar