Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono, menegaskan Pemerintah Kota Banjar tetap mendukung program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tugas memantau pelaksanaan program di wilayahnya, termasuk melihat manfaat dan persoalan yang muncul di masyarakat.
“Mekanisme di tingkat bawah, wali kota dan seluruh perangkatnya memantau sejauh mana dampak dan manfaatnya kepada masyarakat. Keluhan banyak, masyarakat terdampak ada,” katanya.
Sudarsono meyakini program MBG tidak akan dihentikan. Ia menilai pemerintah pusat saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala dan kekurangan, termasuk memastikan program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Baca Juga:Raperda Lingkungan Hidup Jabar Dimatangkan, Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan3 Hari Pencarian, Remaja Tenggelam di Sungai Citarum Karawang Ditemukan Meninggal
Ia juga mengingatkan bahwa sembilan poin yang disampaikan relawan bukan merupakan tuntutan kepada Pemerintah Kota Banjar, melainkan aspirasi agar diteruskan ke pemerintah pusat.
“Tuntutan-tuntutan itu bukan untuk pemerintah kota, sehingga aspirasi ini bentuknya jangan tuntutan untuk pemerintah kota. Tapi permohonan agar sembilan masalah yang dihadapi oleh relawan agar aspirasinya bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kota Banjar, Soni Harison, mengatakan evaluasi pelaksanaan MBG saat ini lebih banyak berkaitan dengan tata kelola. Pemerintah Kota Banjar, kata dia, terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya. (*)