“Fakir miskin itu kan sesuai desil kan inpresnya Bapak Presiden, bahwa desil terbagi desil satu sampai sepuluh. Dimana desil 1-5 dinyatakan miskin,” ujar Marlinda saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Garut, Selasa (22/9/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Marlinda, sekitar 1,8 juta penduduk Garut berada pada desil 1 sampai 5 dari jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa.
“Nah kalau desil 1 sampai 4 aja di 1,5 juta sekian, artinya kita masih tinggi,” jelasnya.
Baca Juga:99 Tangki Air Bersih Didistribusikan ke 13 Kecamatan, BPBD Garut Catat Penyaluran Capai 497 Ribu LiterMasih Layak Dibeli di Akhir 2026, Ini Deretan iPhone Lama yang Tetap Menarik
Marlinda juga menyebut Kabupaten Garut masih berada pada posisi ketiga tertinggi di Jawa Barat dalam persoalan kemiskinan.
“Kita masih posisi ke 3 tertinggi di Jawa Barat,” lanjutnya.
Meski demikian, warga yang tercatat berada pada desil 6 hingga 10 tetapi kondisi ekonominya di lapangan dinilai membutuhkan bantuan tetap dapat mengajukan laporan kepada Dinas Sosial.
Menurut Marlinda, laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengecekan sesuai standar operasional, termasuk dengan melibatkan tenaga sosial maupun pendamping program.
“Jadi khawatirnya mungkin teman-teman di atas desil 1-5 artinya desil 6-10, gimana mereka yang kenyataannya di lapangan tapi gak dapet bantuan kan kita cek, ada SOP nya oleh TKS kan nanti dibantu pendamping PKH atau yang lainnya,” ucapnya.
Dinas Sosial juga membuka ruang perbaikan apabila ditemukan data desil yang dinilai tidak sesuai. Operator DTSEN akan mencatat pengaduan masyarakat untuk kemudian dilakukan pengecekan secara berkala.
Namun Marlinda menegaskan, keputusan akhir mengenai penetapan data bukan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
Baca Juga:Garut Bidik Industri Bioethanol, Siapkan Ribuan Hektare Jagung dan Singkong untuk Bahan Baku EnergiSatu Panggilan 110, Bantuan Datang di Tanjakan Kopi
“Tapi yang jelas kalau disini adik-adik operator sudah bekerja sangat bagus, tapi kan penentunya bukan kita, itu dari pusat dan itu susahnya, jadi mau tidak mau kalau ternyata ada perbedaan ya memang pusatnya begitu,” ungkapnya.
Ia memastikan Dinas Sosial selama ini telah berupaya menangani persoalan DTSEN maupun pelayanan BPJS PBI sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Bukan akan ya, dari awal juga kami Dinsos sudah melakukan yang terbaik, sesuai arahan pimpinan,” sambung Marlinda.
Nurdin menambahkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Seseorang yang sebelumnya dianggap mampu bisa saja mengalami perubahan drastis akibat kebakaran, kecelakaan maupun kondisi lain yang menguras kemampuan ekonominya.